Indonesia mempertemukan perwakilan diplomatik dari 10 negara tetangga untuk membahas pengelolaan kawasan perbatasan. Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan konektivitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Sepuluh negara hadir
Forum itu diikuti tiga negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Tujuh negara lainnya memiliki batas laut dengan Indonesia, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.
Peserta pertemuan terdiri atas duta besar maupun perwakilan diplomatik negara-negara tersebut. Forum dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).
Meski dikemas dalam suasana informal, pembahasan yang diangkat menyentuh sejumlah isu strategis. Pemerintah Indonesia menempatkan kawasan perbatasan sebagai ruang yang membutuhkan pengelolaan bersama, bukan hanya sebagai garis pemisah antarnegara.
Perbatasan sebagai ruang interaksi masyarakat
BNPP RI menyatakan kawasan perbatasan juga menjadi ruang interaksi antara masyarakat Indonesia dan warga negara tetangga. Karena itu, kerja sama yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan penjagaan wilayah, tetapi juga aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan kehidupan penduduk di kawasan tersebut.
“Melalui forum tersebut, BNPP RI membuka ruang pertukaran pandangan mengenai berbagai isu strategis di kawasan perbatasan. Dialog juga diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan yang memerlukan perhatian bersama sekaligus memetakan peluang kerja sama yang dapat dikembangkan antarnegara,” demikian keterangan resmi BNPP yang dikutip pada Rabu, 16 September 2026.
Pertukaran pandangan dalam forum itu juga dimaksudkan untuk menghimpun masukan dari negara-negara tetangga mengenai dinamika yang berlangsung di kawasan perbatasan. Masukan tersebut akan digunakan untuk memetakan isu strategis dan mengidentifikasi bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan secara bersama.
Ditargetkan berlanjut menjadi jejaring komunikasi
BNPP RI berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai agenda diplomatik satu kali. Pemerintah ingin forum itu berkembang menjadi jejaring komunikasi yang berkelanjutan antara Indonesia dan negara-negara yang memiliki batas darat maupun laut dengan Indonesia.
Kerja sama yang lebih kuat diharapkan dapat mendukung pengelolaan perbatasan secara lebih efektif. Pada saat yang sama, pengelolaan tersebut ditujukan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, terutama melalui perhatian terhadap persoalan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka.
