Minggu, 16 Maret 2024 – 19:58 WIB
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, memberikan tanggapan terkait klaim Rusia yang menyebut ada 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tentara bayaran untuk Ukraina.
Juru bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa Rusia harus dapat membuktikan klaim tersebut. Menurutnya, setiap tentara bayaran tidak memiliki kaitan dengan negara asalnya.
“Tentara bayaran tidak memiliki kaitan dengan negara asal karena mereka bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka,” ujar Iqbal kepada wartawan di Bandara Internasional Lombok pada Sabtu, 16 Maret 2024.
Iqbal menjelaskan bahwa warga negara Indonesia memang memiliki potensi untuk menjadi tentara bayaran di beberapa negara. Namun, selama terlibat dalam pertempuran, tentara bayaran tersebut tidak mewakili pandangan dan posisi politik Indonesia.
“Ia sebagai individu, ia berperang atas pembayaran dari pihak tertentu,” tambahnya.
Menurut Iqbal, profesi tentara bayaran di negara barat dan Amerika Serikat cukup umum. Banyak perusahaan di Prancis, Ukraina, AS, dan negara lainnya secara terang-terangan merekrut tentara bayaran sebagai tambahan personel.
“Tentara bayaran sudah umum di dunia Internasional. Mereka tidak diutus oleh negara asalnya,” lanjut Iqbal.
Iqbal juga menegaskan bahwa klaim Rusia harus didukung dengan data yang valid. Menurutnya, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur hukuman bagi WNI yang menjadi tentara bayaran negara lain.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa mereka mencatat dan mencatat semua tentara bayaran asing yang berpartisipasi dalam pertempuran di Ukraina. Dalam data yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbang tentara bayaran ke Ukraina.
“Tercatat 10 dari Indonesia, 4 di antaranya musnah,” tulis Kedubes Rusia.
