Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, sedang mempertimbangkan untuk mengkaji subsidi transportasi umum sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipotong. Meskipun demikian, belum ada kepastian apakah tarif transportasi umum akan naik. Pramono menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk mencari solusi guna menutupi anggaran Jakarta, contohnya dengan mengkaji ulang subsidi transportasi yang saat ini mencapai Rp15.000 per orang.
Meskipun subsidi tersebut besar, program-program prioritas untuk warga Jakarta yang kurang mampu tetap akan dijaga. Efisiensi anggaran di Pemprov Jakarta terutama akan berkaitan dengan perjalanan dinas dan belanja-belanja yang bukan prioritas. Pengurangan DBH sebesar Rp 15 triliun dari pemerintah pusat telah menyebabkan turunnya APBD DKI Jakarta menjadi Rp 79 triliun. Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, akan mengawasi langsung penggunaan anggaran tersebut.
Pramono juga meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta untuk melakukan efisiensi anggaran. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dengan fokus pada belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat. BTN juga telah menyalurkan sejumlah KPR subsidi FLPP hingga September 2025, dengan harapan dapat mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan untuk pembangunan dan renovasi rumah rakyat.
