Perilaku tidak pantas warga binaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas telah menjadi sorotan DPR, terutama Komisi XIII DPR. Evaluasi terhadap peta jalan pemasyarakatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dianggap perlu. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti insiden di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, di mana 14 narapidana terlibat dalam pesta dugem yang melibatkan minuman keras dan narkoba. Kejadian ini memicu perhatian karena menyerupai peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya.
Willy memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Riau dalam mencopot Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Namun, menurutnya, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Rutan. DPR berencana untuk memanggil jajaran kementerian guna menyelaraskan upaya perbaikan terkait masalah ini.
Menurut Willy, evaluasi terhadap pengelolaan lapas dan rutan perlu dilakukan dari awal hingga akhir. Komisi XIII telah mencatat berbagai masalah terkait kapasitas, fasilitas, dan manajemen pengelolaan lapas yang perlu ditangani. Willy juga menegaskan perlunya penyelidikan untuk menemukan akar masalah yang mendasari insiden-insiden seperti di Lapas Sialang Bungkuk. Permasalahan kompleks terkait pengelolaan lepas di Indonesia memerlukan pemikiran dari berbagai sudut pandang guna menemukan solusi yang tepat.
Willy juga mengkritisi kelonggaran aturan yang tampak dalam kasus narapidana yang terlibat dalam aktivitas ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan. Dia menegaskan perlunya menemukan latar belakang dari kelonggaran aturan tersebut dan memastikan kesejahteraan para pengelola lapas. Selain itu, upaya untuk mencari solusi yang sesuai dengan akar permasalahan juga diingatkan untuk dijalankan.
