Kamis, 12 Desember 2024 – 08:55 WIB
Media pemerintah Korea Utara (Korut) pada Rabu pertama kali memberitakan tentang upaya gagal Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menyalahkan Presiden Yoon atas kekacauan yang terjadi di seluruh negara Korea Selatan. Mereka mengecam tindakan Yoon yang tiba-tiba mengumumkan dekret darurat militer dan menggunakan tirani untuk menekan rakyat. Laporan ini juga direspon oleh surat kabar harian Korut, Rodong Sinmun.
Surat kabar itu mengutip pernyataan para demonstran yang menuntut agar Presiden Yoon segera dimakzulkan dan dihukum. Mereka menyebut Yoon sebagai “bencana” dan menilai bahwa insiden darurat militer tersebut menunjukkan lemahnya struktur masyarakat Korea Selatan. Sebelumnya, Korut tidak memberikan komentar terkait krisis politik di Korea Selatan yang dipicu oleh langkah Yoon.
Besoknya, Kepolisian menahan Komisaris Polisi Nasional Cho Ji-ho dan Kepala Kepolisian Seoul Kim Bong-sik terkait penyelidikan atas pernyataan darurat militer. Partai Demokrat oposisi utama akan meluncurkan mosi baru pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Yoon sendiri sejak krisis tersebut dilarang bepergian ke luar negeri dan menghadapi tuduhan pemberontakan dan pengkhianatan.
Presiden terpilih Yoon, yang terpilih pada 2022 untuk masa jabatan lima tahun, selamat dari mosi pemakzulan akhir pekan lalu setelah parlemen gagal mencapai kuorum 200 anggota parlemen. Namun, blok oposisi telah mendukung pembentukan jaksa khusus yang akan menyelidiki tindakan Yoon. Kontroversi terus berlanjut di Korea Selatan seiring dengan upaya politik terkait keberlanjutan kepemimpinan Yoon Suk Yeol.
