Breaking News

Perpres Ojol Terbit, DPR Pastikan Harmonisasi Aturan 3 Kementerian

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital resmi diterbitkan pada Kamis, 8 Oktober 2026. Aturan ini menjadi payung hukum bagi ekosistem ojek online dan pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh tiga kementerian.

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. DPR dan pemerintah sebelumnya menyinkronkan serta mengharmonisasi sejumlah ketentuan untuk menampung aspirasi para pelaku ekosistem ojol yang selama ini menunggu kepastian aturan.

“Agar didapat satu aturan yang dapat mengatur dengan baik tentang pengangkutan ojek online ini,” ujar Dasco.

Pembagian kewenangan tiga kementerian

Dalam pelaksanaan Perpres tersebut, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditetapkan sebagai pengampu. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab mengatur angkutan orang, termasuk tarifnya. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangani pengaturan pengantaran barang dan makanan.

Pembagian ini menjadi bagian penting dalam penerapan aturan karena layanan berbasis platform digital mencakup berbagai jenis kegiatan, mulai dari transportasi penumpang hingga pengiriman barang dan makanan. DPR menilai koordinasi antarkementerian diperlukan agar aturan yang diterbitkan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, ketentuan mengenai biaya platform sebesar 8 persen telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Ketentuan tersebut kini diperkuat melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Aturan pengantaran barang dan makanan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, kementeriannya akan menyiapkan peraturan menteri yang mengatur biaya pengantaran barang dan makanan. Salah satu aspek yang akan diatur adalah transparansi pembentukan harga oleh platform.

“Intinya adalah kita ingin pendapatan pengemudi layanan pengantaran barang dan makanan ini menjadi lebih baik dengan Perpres ini dan ada perlindungan juga yang lebih baik,” kata Nezar.

Aturan turunan dari kementerian terkait ditargetkan terbit paling lambat 31 Desember 2026. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan lebih lanjut dari Perpres yang baru diterbitkan.

Forum bersama dipimpin Menteri UMKM

Dasco mengatakan banyaknya kementerian yang terlibat membuat koordinasi menjadi faktor penting dalam penyusunan dan penerapan aturan turunan. Karena itu, pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan forum komunikasi atau satuan tugas bersama.

Forum tersebut akan dipimpin Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Menurut Dasco, forum dibentuk untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan Perpres berjalan baik.

“Tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi atau satgas bersama yang akan diketuai oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Menteri UMKM, agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Dasco.

Source link

Berita Terkait