Breaking News

Praperadilan Gagal, Syaefudin Terancam Upaya Paksa Kejati Jabar

Langkah hukum Wakil Bupati Indramayu Syaefudin dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu kandas di Pengadilan Negeri Bandung. Setelah gugatan praperadilan ditolak, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) membuka kemungkinan menggunakan upaya paksa apabila Syaefudin kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penyidikan Tetap Berjalan

Kejati Jabar menegaskan putusan praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan. Hingga kini, tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan dalam perkara tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan tim penyidik masih melengkapi berkas administrasi dengan mengacu pada pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi DPP Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI), Jumat (9/10/2026).

“Proses hukum masih berlangsung dan tidak ada penghentian perkara. Pemohon praperadilan sudah ditolak, dan tim penyidik Pidsus saat ini sedang melengkapi berkas administrasi sesuai pertimbangan hakim,” kata Nur.

Menurut Kejati Jabar, penyidik masih memberikan kesempatan kepada Syaefudin untuk memenuhi panggilan secara patut. Namun, apabila panggilan pemeriksaan telah disampaikan hingga tiga kali dan tetap tidak dipenuhi tanpa alasan yang dapat diterima, langkah upaya paksa akan dipertimbangkan.

“Apabila setelah pemanggilan patut hingga tiga kali tersangka tetap tidak kooperatif, tim penyidik tentu mempertimbangkan untuk melakukan upaya paksa,” ujar Nur.

Status Tersangka Dinyatakan Sah

Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya menyatakan penetapan Syaefudin sebagai tersangka oleh Kejati Jabar sah dan berdasarkan hukum. Putusan itu dibacakan hakim tunggal Dede Halim pada Jumat (2/10/2026), sekaligus menolak gugatan praperadilan yang diajukan Syaefudin.

Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Indramayu untuk tahun anggaran 2022–2025. Perkara tersebut berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024.

Dalam penyidikan, kerugian negara disebut mencapai Rp18 miliar. Selain Syaefudin, Kejati Jabar juga menetapkan dua tersangka lain berinisial IM dan AF.

Kejati Jabar telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Syaefudin kepada pihak imigrasi sejak ia ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, penyidik masih menyelesaikan sejumlah kebutuhan sebelum pemeriksaan terhadap pejabat daerah tersebut dilanjutkan, termasuk pemenuhan persyaratan administrasi dan keterangan ahli dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Source link

Berita Terkait