M. Sarmuji resmi menjabat Menteri Perindustrian setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dan langsung menyoroti besarnya tanggung jawab yang kini berada di pundaknya.
Sarmuji menilai Kementerian Perindustrian memiliki posisi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dua aspek tersebut akan menjadi perhatian utama selama ia memimpin kementerian.
“Ya, ini beban yang cukup berat ya, tanggung jawab yang cukup besar. Karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Dan itu kita pasti akan concern pada dua hal itu,” kata Sarmuji seusai pelantikan.
Fokus pada industri penyerap tenaga kerja
Selain mengejar pertumbuhan sektor industri, Sarmuji menekankan pentingnya memilih dan memperkuat industri yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ia menyebut industri tekstil dan alas kaki sebagai contoh sektor yang perlu mendapat perhatian serius.
“Barangkali yang kita perlu concern adalah tumbuhnya industri, terutama industri yang menyerap lapangan kerja, misalkan industri tekstil, industri alas kaki, dan lain sebagainya, itu harus kita concern betul,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji setelah menerima mandat sebagai Menperin. Ia menilai kebijakan perindustrian perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada kemampuan sektor tersebut menyerap tenaga kerja.
Kemenperin akan perkuat koordinasi lintas kementerian
Sarmuji menyadari Kementerian Perindustrian tidak dapat menjalankan agenda tersebut sendirian. Menurut dia, sektor industri berkaitan dengan berbagai bidang lain sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian, mulai dari investasi hingga perdagangan.
Dengan Kementerian Investasi, koordinasi diperlukan terutama untuk menangani sektor hulu. Sementara dengan Kementerian Keuangan, Kemenperin akan membahas dukungan insentif agar industri dapat berkembang lebih tinggi.
“Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, karena sektor industri itu terkait dengan banyak sekali sektor. Misalkan dengan Kementerian Investasi di hulu, kita harus koordinasi. Kementerian Keuangan kita juga harus koordinasi, bagaimana industri memperoleh insentif supaya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tentu harus kita berikan insentif,” kata Sarmuji.
Ia juga menyebut perlunya komunikasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menjaga agar arus impor tidak menghambat industri yang sebenarnya dapat dikerjakan di dalam negeri. Menurut Sarmuji, kebijakan terkait sektor industri juga akan dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator terkait.
“Lalu Kementerian Perdagangan kita juga harus ngomong, jangan sampai impor terlalu bebas, untuk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri. Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada Presiden maupun kepada Menko kita,” imbuhnya.
