Ketua Fraksi PKB Minta PDIP Tetapkan Posisi di Pemerintahan
Pada Kamis, 18 Juni 2026, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid mengajukan permintaan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menetapkan posisinya di pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Sikap Tegas Diperlukan
Jazilul menjelaskan bahwa penting bagi PDIP untuk memutuskan apakah akan menjadi bagian dari oposisi atau tidak, tanpa adanya ruang abu-abu. Menurutnya, pernyataan yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di tengah upaya keras untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Ia menyoroti bahwa seluruh partai politik pendukung pemerintah sedang bekerja keras agar program-program yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target. Solidaritas antar partai politik pendukung dianggap sebagai kunci utama dalam menjalankan program-program tersebut.
Jazilul juga menekankan bahwa PDIP sebagai partai yang dinilai sebagai penyeimbang di pemerintahan masih perlu memperjelas posisinya. Menurutnya, kejelasan posisi PDIP akan memastikan kelancaran langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah ke depan.
Penegasan dari PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Said menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali dari kader atau anggota PDIP dalam demonstrasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan cara kerja PDIP. Terkait dengan tudingan bahwa eks Ketua BEM UGM yang memimpin demonstrasi dekat dengan tokoh PDIP, Said menegaskan bahwa hal tersebut tidak membuat PDIP terlibat dalam aksi tersebut.
