Aliansi Mahasiswa BEM Bersatu Duga Keterlibatan Mantan Petinggi Militer dalam Penolakan Program Makan Bergizi Gratis
Pada hari Selasa, Aliansi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu mengungkap dugaan keterlibatan oknum mantan petinggi militer, Jenderal TNI (Purnawirawan) SS, dalam gerakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diungkapkan oleh Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.
Indikasi Keterlibatan Oknum Mantan Petinggi Militer
Rahmat Djimbula menyoroti indikasi keterlibatan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, dalam gerakan tersebut. Hal ini terlihat dari kepemilikan mobil Tiyo Ardianto yang belakangan menjadi kritikus program MBG. Rahmat juga menegaskan bahwa ada kedekatan Tiyo Ardianto dengan jaringan politik tertentu, yang dipertegas dengan fakta bahwa mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik dari Letjen TNI Purnawirawan SS.
Kecurigaan Terhadap Keterkaitan Pihak-pihak Tersebut
Dugaan keterkaitan antara Tiyo Ardianto dan Jenderal TNI Purnawirawan SS semakin kuat dengan kehadiran keduanya dalam forum yang sama. Tiyo Ardianto turut hadir dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung bersama sejumlah tokoh lainnya, sementara Jenderal TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir dalam acara tersebut.
BEM Bersatu menegaskan penolakan terhadap mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Aliansi ini menekankan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya tetap menjadi suara rakyat dan bukan alat elite dalam persaingan kekuasaan.
BEM Bersatu juga menyatakan keprihatinan terhadap aksi mahasiswa belakangan ini yang dianggap kehilangan arah serta kurangnya substansi argumentasi dalam tuntutannya. Aliansi mahasiswa ini juga mempertanyakan prioritas isu yang diangkat, terutama dalam konteks kebutuhan mendasar masyarakat.
Pertanyaan tentang Prioritas Isu
Menurut BEM Bersatu, dalam kondisi di mana masyarakat membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan dasar, penolakan terhadap program MBG yang berkaitan langsung dengan gizi dan kesejahteraan masyarakat menjadi menjadi perdebatan, meskipun peningkatan tata kelola tetap dianggap penting.
