Pada Sabtu, 8 November 2025, Komisi Reformasi Polri akan menggelar rapat perdana bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri pada Senin, 10 November 2025. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu sebelum rapat perdana tersebut. Jimly menegaskan bahwa komisi akan bekerja dengan meminta masukan dari berbagai pihak dan akan terus melaporkan progres kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo tidak memberikan batasan waktu yang ketat, namun meminta agar minimal dalam waktu 3 bulan sudah ada laporan. Jimly juga menegaskan bahwa pembentukan Komisi Reformasi Polri menunjukkan responsivitas Prabowo terhadap aspirasi masyarakat terutama terkait instansi kepolisian, dan berencana untuk mengevaluasi dan mengkaji seluruh lembaga. Hasil kerja Komisi Reformasi Polri nantinya akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dan dapat berpotensi mengakibatkan revisi UU Polri.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Komite Reformasi Polri di Istana Merdeka pada Jumat, 7 November 2025, dengan anggota terdiri dari 10 orang termasuk Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, dan Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian. Langkah-langkah reformasi Polri ini merupakan langkah signifikan dalam menjawab berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
