Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diminta untuk meninjau kembali kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Bogor, Mulyadi, menyoroti bahwa langkah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran yang luas di masyarakat dan berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
Mulyadi menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi sebelum mengambil keputusan. Dia menegaskan bahwa Puncak adalah daerah yang sangat tergantung pada sektor pariwisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan tempat wisata telah memberikan tekanan yang parah pada ribuan warga yang bergantung pada industri pariwisata.
Sebagai upaya untuk mengatasi situasi tersebut, Mulyadi telah melakukan berbagai langkah, termasuk melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR dan Komisi terkait. Dia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH untuk meminta agar kebijakan penutupan dapat dikaji ulang dan dibina para pelaku usaha yang memiliki izin resmi.
Mulyadi juga menyoroti pentingnya pemerintah bersikap adil dalam menangani masalah ini. Dia menekankan bahwa pelaku usaha yang memiliki izin resmi dan mematuhi regulasi seharusnya mendapat perlakuan yang berbeda dengan yang tidak berizin. Selain itu, ia juga membuka posko aspirasi masyarakat untuk menampung keluhan warga dan mencegah terjadinya kerusuhan di lapangan.
Dalam menyikapi kondisi ini, Mulyadi memastikan dukungannya terhadap investasi yang berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah, selama tetap mematuhi aturan dan menjaga lingkungan. Dia mengingatkan bahwa Puncak adalah destinasi wisata nasional yang harus dijaga dengan baik, bukan dipukul mundur dengan kebijakan yang tidak terukur. Selain itu, ia juga menyerukan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang tepat tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat dan pelaku wisata.
