Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah juga telah diterima, dengan kesepakatan untuk pertemuan besok. Meskipun telah berbicara dengan Sekretaris Negara sebelumnya, masih belum pasti siapa yang akan menerima mereka dari pemerintah. Isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Pada pertemuan hari ini, DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk mengenai tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk menyatukan posisi dan mencapai konsensus.
Pimpinan DPR juga telah menginstruksikan Sekretariat Jenderal agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, seperti gaji dan manfaat lainnya. Penjelasan pun diberikan kepada mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset yang terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Proses pembahasan akan dilanjutkan setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
Revisi KUHAP tetap terbuka untuk masukan publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu sehingga RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset bisa dilanjutkan tanpa hambatan. Puan Maharani, Ketua DPR, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota berkomitmen untuk belajar dari masa lalu demi evaluasi bersama ke depan.
