Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan penelusuran dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam transaksi judi online. Langkah ini diambil setelah PPATK mengungkap bahwa lebih dari 571 ribu penerima bansos diduga terlibat dalam judi online dengan total transaksi mencapai Rp 957 miliar. Puan menegaskan perlunya validasi data secara menyeluruh untuk melindungi masyarakat rentan agar tidak menjadi korban penyalahgunaan data. Data yang diungkap oleh PPATK perlu diverifikasi lebih lanjut untuk mengungkap informasi yang lebih mendalam terkait kasus ini.
Puan juga menyoroti berbagai modus operandi dalam kasus judi online, termasuk penyalahgunaan identitas dan rekening serta NIK penerima bantuan sosial. Dia menyampaikan bahwa ada kemungkinan sebagian penerima bansos tidak mengetahui bahwa data mereka disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menelusuri kasus ini secara adil dan menyeluruh. Selain itu, Puan menegaskan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti judi online.
Puan juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online dengan mengungkap jaringan transaksi yang terlibat. Selain pemblokiran situs, penegak hukum juga diminta untuk membongkar jalur keuangan, rekening palsu, dan praktik jual beli data yang terkait dengan judi online. Ketegasan dalam penanganan judi online diharapkan dapat memberikan keamanan ekonomi bagi rumah tangga serta mencegah ancaman terhadap data pribadi dan tatanan sosial. Pemerintah perlu bekerja lintas sektor untuk benar-benar memberantas praktik judi online yang merugikan masyarakat.
