Pada Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 12:08 WIB, kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia oleh oknum anggota Polri saat acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 menjadi perhatian penting, baik secara nasional maupun internasional. Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto, menyoroti keputusan Polri yang hanya mencopot anak buah tanpa menindaklanjuti pimpinan terkait kasus tersebut. Bambang memperkuat bahwa langkah tegas harus diambil untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dan program prioritas Kapolri Presisi.
Bambang menyerukan agar pimpinan yang terlibat dalam kasus tersebut juga harus dicopot dan diproses secara hukum, termasuk diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika terbukti bersalah. Dia menekankan bahwa pemecatan hanya terhadap anak buahnya tidaklah cukup, sementara pimpinannya masih menikmati jabatannya. Kasus ini tidak hanya merusak reputasi oknum yang terlibat, tetapi juga merusak citra Polri dan penegakan hukum di Indonesia, terutama karena korban pemerasan adalah warga negara Malaysia.
Pengusutan kasus ini melibatkan Propam Polri yang menyita uang tunai senilai Rp2,3 miliar yang diduga merupakan hasil pemerasan dari penonton DWP di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada 34 anggota Polri di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Bambang juga mengkritik lemahnya sistem pembinaan di Polri, dimana banyak kasus yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan hukum, seperti kekerasan dan pemerasan oleh oknum polisi.
Ia menyarankan agar sistem secara menyeluruh diperbaiki dan bukan hanya dengan memutasi anggota bermasalah ke Satuan Kerja Pelayanan Markas (Yanma). Bambang menegaskan bahwa solusi-solusi sementara tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar, tetapi Polri harus sungguh-sungguh dalam memperbaiki sistem agar kepercayaan publik kembali pulih. Dengan akar masalah yang diselesaikan, maka citra Polri dapat kembali dipulihkan dengan baik.
