Jumat, 5 Januari 2024 – 05:33 WIB
VIVA Dunia – Para pejabat Israel telah memberikan banyak indikasi bahwa mereka berniat untuk mengusir para penduduk Gaza yaitu warga Palestina.
Para pejabat Israel dilaporkan mengadakan pembicaraan rahasia dengan Republik Demokratik Kongo dan negara-negara lain mengenai pengusiran warga Palestina yang terlantar akibat perang Israel di Jalur Gaza, menurut laporan surat kabar lokal Israel, dilansir dari Palestine Chronicle, Jumat, 5 Januari 2023.
Surat kabar tersebut, yang merupakan outlet berbahasa Ibrani dari Times of Israel, mengatakan kebijakan “migrasi” Gaza dengan cepat menjadi kebijakan utama pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet perang mengenai populasi Gaza.
Netanyahu dilaporkan telah memberikan ‘lampu hijau’ untuk kebijakan pengusiran tersebut dan anggota kabinet tingkat tinggi juga mengikuti langkah tersebut, yang kemudian memulai pembicaraan dengan Kongo sebagai salah satu tujuan yang memungkinkan.
Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi akibat serangan Israel yang tidak pandang bulu dan brutal, yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 22.313 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta melukai 57.296 orang.
Pada awal perang, Israel memerintahkan penduduk Jalur Gaza utara untuk meninggalkan rumah mereka, dan banyak pejabat Israel membuat pernyataan yang mendukung pengusiran paksa penduduk Gaza.
“Kongo akan bersedia menerima migran, dan kami sedang bernegosiasi dengan pihak lain,” kata sumber senior di kabinet perang Israel yang dikutip Times of Israel.
Senin lalu, pada pertemuan Partai Likud, Netanyahu sepenuhnya mendukung gagasan tersebut, dengan mengatakan: “Masalah kami adalah menemukan negara-negara yang bersedia menerima mereka (warga Palestina), dan kami sedang mengupayakannya.”
Pada hari Selasa, AS mengkritik menteri sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich karena menganjurkan pengusiran warga Palestina dari Gaza.
Namun, dukungan dan implementasi Netanyahu, yang mengarah pada perundingan rahasia antara pemerintah Israel dan Republik Demokratik Kongo, tampaknya merupakan peningkatan berbahaya dalam implementasi rencana pengusiran yang sering kali dianggap sebagai pembersihan etnis dan genosida.
Pemerintah Israel menyebut kebijakan tersebut sebagai “migrasi sukarela”, namun kutipan dari para menteri senior kabinet menunjukkan bahwa seluruh kebijakan bergantung pada Israel yang menjadikan Gaza tidak dapat dihuni oleh penduduk sipil, yang pada dasarnya memaksa warga Palestina untuk meninggalkan Gaza.
“Pada akhir perang, pemerintahan Hamas akan runtuh, tidak ada otoritas kota, penduduk sipil akan bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan. Tidak akan ada pekerjaan, dan 60% lahan pertanian di Gaza akan menjadi zona penyangga keamanan,” kata Menteri Intelijen Gila Gamliel.
Gamliel, yang diduga merupakan salah satu penulis utama rencana tersebut, memberikan kepada kabinet Israel sebuah peta yang menunjukkan Gaza pascaperang, dengan warga sipil Palestina yang tersisa “(akan! ditutup dari segala arah dan dengan Israel memperluas jangkauannya, dengan perbatasan keamanan yang tidak dapat dikenali, dan memberlakukan blokade laut permanen”.
Hal ini, menurut pemerintah Israel, memerlukan terjadinya migrasi penduduk sipil.
Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa Arab Saudi dibahas oleh kabinet perang sebagai tujuan potensial bagi warga Palestina di Gaza, dan para menteri Israel mengutip sejumlah besar pekerja Asia Selatan yang digunakan oleh Riyadh ketika negara tersebut melanjutkan pembangunan konstruksinya.
Halaman Selanjutnya
“Kongo akan bersedia menerima migran, dan kami sedang bernegosiasi dengan pihak lain,” kata sumber senior di kabinet perang Israel yang dikutip Times of Israel.
