Berita  

PPATK Melaporkan Adanya Transaksi Mencurigakan dalam Pemilu 2024, Wapres Maruf Meminta Keterangan yang Jelas

PPATK Melaporkan Adanya Transaksi Mencurigakan dalam Pemilu 2024, Wapres Maruf Meminta Keterangan yang Jelas

Selasa, 19 Desember 2023 – 03:18 WIB

Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk secara terang-terangan mengungkapkan temuan dugaan transaksi mencurigakan dalam kegiatan Pemilu 2024 ini.

“Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan buat terang saja. Artinya dibikin terang saja, sebenarnya ada, apa enggak?,” kata Ma’ruf di Jakarta pada Senin, 18 Desember 2023.

Menurutnya, PPATK harus menyelesaikan dugaan temuannya tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Bahkan, jika memang terbukti, maka harus ditindaklanjuti.

“Kalau ada yang mencurigakan diusut saja secara tuntas. Kalau melanggar ya ditindak. Harus klarifikasi, harus diperjelas saja. Supaya kecurigaan hilang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan data peningkatan transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024. Transaksi yang bernilai triliunan rupiah tersebut melibatkan ribuan nama.

“Ini kan kita bicara triliunan. Kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kami lakukan. Sesuai dengan kewenangan kami,” kata Ivan di Jakarta Barat, Kamis, 14 Desember 2023.

Ivan juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke KPU dan Bawaslu mengenai masalah ini. Dia mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu sudah memegang data tentang transaksi janggal tersebut.

“Ivan juga mengatakan bahwa laporan kepada PPATK terkait Pemilu 2024 sangat masif. Peningkatan transaksi mencurigakan itu mencapai lebih dari 100 persen,” ujar Ivan.

Demikianlah ulasan mengenai permintaan Wakil Presiden RI terkait dugaan transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024 yang perlu diungkap secara terang-terangan oleh PPATK. Semoga hal ini dapat membantu menegakkan keadilan dan kebenaran dalam proses demokrasi di Indonesia.

Exit mobile version