Breaking News

Subsidi Energi Tembus Rp376,8 Triliun, Reformasi Didesak

Belanja subsidi dan kompensasi energi Indonesia mencapai Rp376,8 triliun sepanjang Januari–September 2026. Nilai tersebut meningkat 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mendesak pemerintah mempercepat reformasi sektor energi.

Desakan itu disampaikan setelah enam lembaga pemikir yang tergabung dalam ETP Forum mengevaluasi perkembangan kebijakan transisi energi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum tersebut menilai kenaikan beban anggaran berlangsung bersamaan dengan belum optimalnya pengembangan energi terbarukan.

Tekanan harga minyak dan pelemahan rupiah

Senior Policy Adviser Centre for Policy Development (CPD), Ruddy Gobel, mengatakan peningkatan beban subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh tekanan eksternal serta kondisi nilai tukar.

“Kenaikan beban anggaran itu terjadi di tengah tekanan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah,” kata Ruddy, Jumat (30/10).

Tekanan tersebut tercermin dari harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang pada September 2026 mencapai USD112,81 per barel. Angka itu jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar USD70 per barel.

Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Posisi itu lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS. Kenaikan tekanan fiskal juga beriringan dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Konsumsi BBM bersubsidi tercatat naik 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter. Perkembangan tersebut turut memperbesar kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.

Reformasi subsidi dinilai mendesak

ETP Forum menilai situasi itu memperlihatkan perlunya reformasi subsidi energi untuk menjaga ketahanan fiskal. Reformasi juga diperlukan agar dukungan pemerintah lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Forum tersebut mengungkapkan, sekitar separuh manfaat subsidi energi saat ini justru dinikmati oleh 20 persen rumah tangga terkaya. Temuan itu menjadi salah satu alasan bagi ETP Forum untuk mendorong perubahan dalam mekanisme penyaluran subsidi.

Menurut Ruddy, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik dapat menjadi peluang untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Data tersebut dinilai relevan dalam upaya memastikan bantuan energi diberikan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Di tengah kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, ETP Forum menempatkan reformasi subsidi serta percepatan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian penting dari agenda transisi energi pemerintah.

Source link

Berita Terkait