Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto tidak dapat diberi tanggung jawab konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara sepihak. Menurut dia, tuntutan agar Presiden mengambil langkah tersebut merupakan desakan politik, bukan kewajiban hukum yang otomatis muncul.
Pernyataan itu disampaikan Azis dalam opininya berjudul “Demokrasi Memiliki Aturan dan Waktunya”. Ia merespons polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang kemudian berkembang menjadi seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Pemberhentian harus melalui mekanisme konstitusional
Azis mengingatkan bahwa UUD 1945 telah mengatur prosedur khusus untuk memberhentikan Presiden maupun Wakil Presiden. Mekanisme tersebut tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Prosesnya, kata dia, harus dimulai dari DPR. Setelah itu, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa dan diputus oleh MK. Tahap akhir berada di tangan MPR dengan mengikuti persyaratan konstitusional yang berlaku.
Karena itu, Azis menilai seruan agar Prabowo menggerakkan koalisi partai politik untuk memulai proses pemakzulan Gibran tidak dapat diperlakukan sebagai perintah yang wajib dijalankan Presiden.
“Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka,” tegas Azis.
Ia juga menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang memperingatkan adanya potensi Presiden Prabowo dimundurkan apabila persoalan Gibran tidak diselesaikan. Dalam konteks itu, Azis kembali menegaskan, “Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.”
Putusan MK dan isu bukti pendidikan
Azis turut mengulas Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.
Menurut Azis, pertimbangan putusan memang memuat persoalan terkait bukti pendidikan Gibran. Namun, ia meminta agar pertimbangan tersebut dibedakan dari amar putusan. Ia menekankan bahwa amar putusan tidak membatalkan jabatan Gibran dan tidak memerintahkan pemberhentian Wakil Presiden.
“Tidak seorang pun berwenang menambahkan perintah pemberhentian yang tidak dijatuhkan Mahkamah,” tulisnya.
Meski menolak pemberhentian sepihak, Azis menyatakan jalur pemakzulan tetap tersedia sebagai mekanisme pertanggungjawaban konstitusional. Jalur itu, menurutnya, hanya dapat digunakan berdasarkan alasan, pembuktian, dan prosedur yang diatur konstitusi.
“Jalur pemakzulan tetap merupakan bagian dari konstitusi, tetapi penggunaannya menuntut alasan dan pembuktian yang ditentukan konstitusi pula. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai perpanjangan tanpa batas dari pertarungan pemilu,” ujarnya.
Azis mengingatkan, kepastian politik juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ia berharap energi pemerintah dapat diarahkan untuk memperbaiki pendidikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat ekonomi keluarga.




