Breaking News

Ikhtiar Bersama untuk Mendukung Palestina

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) ditujukan untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina, khususnya dalam upaya pemulihan Jalur Gaza. Pemerintah menyatakan forum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu jalur diplomasi untuk mendorong perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyampaikan penjelasan itu di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia merespons kritik Amnesty International Indonesia yang menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai keputusan yang keliru.

“Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina,” ujar Nabyl.

Indonesia sebut BoP sebagai jalur diplomasi

Menurut Nabyl, keterlibatan Indonesia tidak terlepas dari upaya memanfaatkan berbagai saluran untuk memperjuangkan kepentingan Palestina. Pemerintah berharap BoP dapat menjadi sarana untuk mendorong terwujudnya solusi dua negara sekaligus mendukung kemerdekaan Palestina.

Keanggotaan itu juga dipandang sebagai strategi untuk mengawal agenda Dewan Perdamaian agar proses pemulihan Gaza berjalan sesuai aspirasi masyarakat Palestina dan komunitas internasional. Namun, pemerintah belum melanjutkan pembahasan mengenai aktivitas Indonesia di dalam organisasi tersebut.

Nabyl mengatakan pemerintah masih menangguhkan pembahasan dalam bentuk apa pun terkait aktivitas BoP. Kemlu juga terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menentukan langkah berikutnya.

Amnesty pertanyakan arah Dewan Perdamaian

Kritik terhadap keputusan Indonesia sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada Rabu (21/10/2026). Pernyataan itu disampaikan setelah acara bertema “Mendukung perlawanan orang Palestina di tengah genosida” di Jakarta, yang dihadiri Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese.

Usman menilai pembentukan BoP sejak awal merupakan keputusan yang keliru. Ia juga berpandangan bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari keanggotaan organisasi tersebut.

“Kami setuju bahwa sedari awal Board of Peace adalah kesalahan. Sedari awal itu seharusnya tidak terjadi,” kata Usman.

Ia menilai Dewan Perdamaian saat ini dikendalikan oleh Amerika Serikat. Menurut Usman, Amerika Serikat justru sepenuhnya mendukung Israel dan operasi militer negara tersebut yang telah menewaskan banyak warga sipil Palestina, termasuk di Gaza.

Perbedaan pandangan itu membuat posisi Indonesia di BoP menjadi isu yang diperdebatkan. Pemerintah menegaskan keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar mendukung Palestina, sedangkan Amnesty International Indonesia mempertanyakan efektivitas serta arah organisasi itu dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina.

Source link

Berita Terkait