Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah rekening yang diduga menjadi tempat penampungan setoran dari beberapa Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Jawa Timur. Rekening tersebut diketahui melalui sejumlah kartu ATM yang diamankan penyidik saat menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan itu juga menghasilkan temuan berupa uang dan perhiasan. “Di mana selain ditemukan sejumlah uang dan perhiasan, penyidik juga menemukan sejumlah ATM yang rekeningnya digunakan untuk penampungan dugaan, setoran-setoran yang dilakukan oleh Kantah BPN di lingkungan Kanwil Jawa Timur,” kata Budi, Senin (28/9/2026).
Diduga untuk kegiatan di luar anggaran
Menurut Budi, uang yang dikumpulkan dalam rekening-rekening tersebut diduga digunakan untuk membiayai kegiatan taktis di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil BPN Jawa Timur.
“Di mana uang-uang yang dikumpulkan diduga untuk kegiatan-kegiatan taktis di luar APBN dari DIPA pada Kanwil BPN Jawa Timur,” ujarnya.
KPK masih mendalami mekanisme pengumpulan uang tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat. Penelusuran tidak hanya diarahkan kepada para kepala Kantah di lingkungan BPN Jawa Timur, tetapi juga pihak eksternal yang berkaitan dengan layanan pertanahan.
“Artinya dugaan setoran dari para Kantah di lingkungan, BPN Jawa Timur, ataupun setoran-setoran yang diberikan dari pihak eksternal yang berkaitan dengan layanan pertanahan,” kata Budi.
Penggeledahan terkait perkara HGB Summarecon
Penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait Hak Guna Bangunan (HGB) lahan milik Summarecon. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berasal dari penerimaan para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.
Selain uang dan perhiasan, KPK mengamankan barang bukti elektronik serta sejumlah dokumen yang diduga berhubungan dengan perkara. Seluruh barang bukti tersebut akan ditelaah dan dianalisis untuk mendukung penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
KPK juga menyita barang bukti senilai Rp106 miliar dari sejumlah lokasi. Di rumah Arif Sugiyanto, penyidik menemukan beberapa koper merah berisi Rp31,86 miliar, US$2.611.500, Sin$1.974.500, SAR910, dan RM981.
Sementara itu, uang tunai turut ditemukan di sejumlah lokasi lain, yakni Rp896 juta di rumah Rizal Pahlefi, Rp8 juta di rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Zimamun Ni’am Aulawi, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang Coin Manurung.




