Breaking News

Warga Binaan Merasa Elit Secara Ekonomi, Apa Penyebabnya?

Temuan hunian dengan fasilitas menyerupai apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendorong Komisi XIII DPR RI menyiapkan pemanggilan terhadap pejabat terkait. Langkah itu dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan bangunan dan fasilitas yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, temuan tersebut memperlihatkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan. Komisinya akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Ombudsman sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki.

“Komisi XIII akan segera panggil pejabat terkait untuk tahu kejelasan masalah, dan mencari langkah perbaikan segera yang diperlukan,” kata Willy dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 September 2026.

Ombudsman dalami asal-usul hunian

Ombudsman RI kini memasukkan temuan di Lapas Cibinong ke tahap investigasi. Pendalaman diperlukan untuk mengetahui lebih jauh keberadaan hunian tersebut, termasuk pihak yang menempati, serta waktu pembangunan fasilitas itu.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati menyampaikan bahwa investigasi dilakukan untuk mengungkap rangkaian persoalan di balik keberadaan fasilitas yang tidak berada di blok hunian warga binaan pada umumnya. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.

Anggota Ombudsman RI lainnya, Fikri Yasin, mengatakan fasilitas yang menjadi perhatian berada di bagian belakang kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong. Lokasinya terpisah dari blok hunian warga binaan lain. Berdasarkan temuan awal, fasilitas tersebut mencakup lebih dari 10 kamar.

DPR soroti pola supply dan demand

Menurut Willy, kemunculan fasilitas mewah di dalam lapas tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Ia menilai praktik tersebut berkaitan dengan adanya permintaan dari warga binaan dengan kemampuan ekonomi tertentu dan penyediaan fasilitas di dalam lapas.

“Ada fasilitas mewah ini kan karena ada supply dan demand. Warga binaan yang merasa elit secara ekonomi sebagai demand. Mungkin karena pelayanan dan fasilitas Lapas tidak manusiawi. Lalu bertemu dengan adanya supply. Ya terjadi seperti ini,” ujar politikus Partai NasDem tersebut.

Willy menegaskan, penyimpangan serupa berpotensi terus muncul apabila perbaikan sistem pemasyarakatan tidak dilakukan secara menyeluruh. Ia melihat berlakunya sistem pidana baru pada 2023 membuka ruang untuk membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan, termasuk dengan mengoptimalkan pidana sosial.

“Kita sudah mengenal pidana sosial, ini yang perlu kita seriusi agar penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas tidak terus terjadi,” katanya.

Komisi XIII, lanjut Willy, akan menggelar rapat dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam masa sidang mendatang. Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong disebutnya sebagai masukan yang dapat menjadi momentum untuk memulai perbaikan.

Source link

Berita Terkait