Breaking News

Benarkah AS Melakukan Kejahatan Perang di Iran?

Misi Pencari Fakta Internasional Independen Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Iran menyatakan Amerika Serikat kemungkinan melakukan kejahatan perang dalam dua serangan awal terhadap Iran pada Februari. Kesimpulan itu tercantum dalam laporan yang dirilis pada Kamis.

Serangan di Minab dan Lamerd

Salah satu serangan terjadi pada 28 Februari, saat Amerika Serikat memulai operasi militernya terhadap Iran. Serangan tersebut menghantam sebuah sekolah di Distrik Minab, Iran selatan, dan menewaskan lebih dari 170 orang. Sebagian besar korban disebut merupakan anak-anak.

Pemerintah Iran menyatakan serangan ke sekolah itu dilakukan dengan rudal Tomahawk. Berdasarkan bukti yang telah diperoleh, misi penyelidikan menyebut terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa serangan tersebut merupakan serangan tanpa pandang bulu.

“Berdasarkan bukti yang tersedia, yang tidak mencakup tanggapan AS atas permintaan informasi dari Misi maupun pengungkapan penuh dan terbuka hasil penyelidikan internal AS, Misi menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa AS melakukan kejahatan perang berupa serangan tanpa pandang bulu,” demikian bunyi laporan tersebut.

Menurut misi, serangan di Minab menyebabkan kematian dan cedera terhadap warga sipil, sekaligus merusak objek sipil. Misi menegaskan, penilaiannya disusun berdasarkan bukti yang tersedia, sementara tanggapan Amerika Serikat atas permintaan informasi belum diterima dan hasil penyelidikan internal negara itu belum disampaikan secara penuh serta terbuka.

Kesimpulan serupa disampaikan terkait serangan udara lain di Lamerd. Serangan tersebut menyasar kompleks olahraga dan kawasan permukiman, dengan menggunakan rudal Precision Strike Missile. Laporan misi menyebut dua serangan di Lamerd menewaskan 178 orang, termasuk 120 anak-anak.

Desakan agar pelanggaran dihentikan

Misi pencari fakta itu tidak hanya menyoroti dampak serangan terhadap warga sipil, tetapi juga dasar dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Istilah “alasan yang masuk akal” dalam laporan menunjukkan bahwa misi menyampaikan temuan berdasarkan bukti yang tersedia, bukan menetapkan putusan pengadilan terhadap pihak yang dituduh.

Dalam pernyataan terpisah, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendesak Amerika Serikat dan Iran menghentikan pelanggaran serta kejahatan hak asasi manusia.

OHCHR juga meminta kedua negara memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Selain itu, badan PBB tersebut menyerukan pemberian kompensasi kepada seluruh korban.

Source link

Berita Terkait