Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas Angkat Bicara Tentang Pelimpahan Berkas Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Pada tanggal 31 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Hal ini memicu tanggapan dari kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, yang menyatakan pendapatnya terkait proses hukum yang berlangsung.
Mellisa Anggraini Menegaskan Penghormatan Terhadap Proses Hukum
Mellisa Anggraini menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk pelimpahan berkas dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor. Ia menjelaskan bahwa pelimpahan berkas dan pembuatan surat dakwaan adalah bagian dari tahapan administratif dalam proses peradilan pidana.
“Justru di persidangan nanti seluruh konstruksi dakwaan akan diuji secara terbuka berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Mellisa kepada wartawan pada 3 Agustus 2026.
Aspek Hukum yang Perlu Diuji Secara Mendalam
Mellisa juga meyakini bahwa masih ada sejumlah aspek hukum yang perlu diuji lebih dalam, terutama terkait penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara yang nyata, dan hubungan kausal antara kebijakan yang diambil dengan kerugian yang disebutkan oleh penuntut umum.
“Dalam perkara ini juga terdapat persoalan mendasar mengenai karakter kuota haji tambahan yang merupakan alokasi dari Pemerintah Arab Saudi, serta status dana jemaah haji yang secara hukum bukan merupakan APBN,” ujarnya.
Mellisa juga mengajak semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan memberi kebebasan kepada pengadilan untuk memeriksa kasus ini secara objektif, independen, dan berdasarkan hukum. Semua aspek tersebut akan diuraikan secara komprehensif di persidangan dengan majelis hakim.
Jadi, pelimpahan berkas dan surat dakwaan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 menandai perkembangan lebih lanjut dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
