Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution Laporkan Surplus Anggaran Rp521,494 Miliar
Pada Rapat Paripurna DPRD Sumut yang berlangsung pada Rabu (1/7/2026), Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencatat surplus anggaran sebesar Rp521,494 miliar.
Rincian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bobby memaparkan berbagai laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, serta laporan-laporan lainnya. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 mencapai Rp12,027 triliun atau 95,87% dari target pendapatan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp11,505 triliun atau 92,00% dari total anggaran belanja.
Prestasi Opini WTP ke-12 Secara Berturut-turut
Dikutip pada Senin, 6 Juli 2026, Bobby menyatakan bahwa hasil laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut. Dengan pembiayaan netto sebesar Rp10,992 miliar, Pemprov Sumut berhasil meraih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp532,486 miliar. Tak lupa, Bobby juga mengapresiasi DPRD Sumut atas fungsi pengawasannya yang optimal.
Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh Pemprov Sumut. Ini merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2014 hingga 2025. Bobby pun turut mengharapkan agar opini tertinggi tersebut dapat dipertahankan melalui peningkatan kepatuhan, sistem pengendalian intern yang kuat, dan penyusunan laporan keuangan yang akurat.
Demikianlah rincian dari penyampaian Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, mengenai surplus anggaran sebesar Rp521,494 miliar pada Rapat Paripurna DPRD Sumut. Prestasi opini WTP yang diraih secara berkelanjutan menjadi bukti nyata dari komitmen dan kinerja optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.
