KPK Laporkan Kasus Suap Bupati Kuansing, Integrasi dan Pencegahan Korupsi Perlu Diperkuat
Pada tanggal 2 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. KPK menilai bahwa kasus ini menjadi pengingat penting akan pentingnya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di daerah tersebut, terutama setelah terjadi kasus yang melibatkan kepala daerah di Kuansing.
Integritas dan Kepercayaan Masyarakat Merosot
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa praktik korupsi yang terjadi berkaitan dengan proyek-proyek strategis di daerah tersebut yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Ketika kasus korupsi kembali terjadi di Kuansing, bukan hanya integritas penyelenggara negara yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi kebanggaan daerah tersebut.
Konsistensi dalam Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi
Budi menekankan pentingnya penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi dilakukan secara konsisten agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Terlebih lagi, dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kuansing juga terkait dengan proyek-proyek strategis di daerah yang berdampak pada hajat hidup masyarakat banyak.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Suhardiman merupakan operasi tangkap tangan kedua yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelumnya, KPK juga melakukan operasi serupa pada tahun 2021 terhadap Bupati Kuantan Singingi sebelumnya, Andi Putra, dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan hak guna usaha (HGU).
KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 29 Juni 2026 di Kuantan Singingi dan Jakarta, berhasil mengamankan 10 orang, termasuk Suhardiman dan istri serta Sekretaris Daerah Kuantan Singingi. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
