PB HMI Mendorong Penguatan Tata Kelola Reklamasi dan Pascatambang

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak penguatan tata kelola reklamasi dan pascatambang di Provinsi Sulawesi Tenggara. PB HMI memperhatikan pentingnya peningkatan pengelolaan sektor pertambangan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendukung pelestarian lingkungan.

Temuan BPK Terkait Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Menurut Wakil Sekretaris Bidang ESDM PB HMI, Munawir, PB HMI merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan rencana reklamasi, rencana pascatambang, serta pelaksanaan kewajiban reklamasi oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sorotan Kepatuhan terhadap Regulasi

Munawir menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi di sektor pertambangan. PB HMI Bidang ESDM mendorong penelusuran menyeluruh terhadap berbagai temuan tersebut, termasuk proses penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua aturan dalam pengelolaan pertambangan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Munawir juga menyatakan bahwa sejumlah pemegang IUP diduga tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Hal ini memperkuat urgensi dalam peningkatan pengawasan dan penegakan aturan di sektor pertambangan.

Mengacu pada Temuan BPK Tahun 2023

PB HMI merujuk pada data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara Tahun 2023 yang menyebutkan adanya 165 IUP tahap eksplorasi tanpa dokumen rencana reklamasi, serta sejumlah IUP tahap operasi produksi yang belum dilengkapi dokumen yang diperlukan. Temuan ini menjadi sorotan PB HMI untuk mendorong perbaikan pengelolaan sektor pertambangan demi keberlangsungan lingkungan dan kelangsungan usaha.