Prabowo Akan Perkuat Program Makan Bergizi Gratis dengan Menambah Anggaran Kejaksaan dan KPK
Pada hari Kamis, 4 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berencana untuk meningkatkan anggaran lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritasnya.
Langkah Konkrit Prabowo dalam Memerangi Korupsi
Menurut Prasetyo Hadi, peningkatan anggaran ini merupakan langkah konkret untuk mencegah penyimpangan dan korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Prabowo menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh program pemerintah lainnya. “Semangat kita adalah untuk memerangi budaya korupsi ini secara maksimal,” ujar Prasetyo Hadi.
Presiden Prabowo secara rutin menerima laporan dari berbagai lembaga penegak hukum terkait implementasi program di seluruh kementerian dan lembaga. Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa evaluasi dan monitoring yang dilakukan tidak bermaksud untuk menyembunyikan penyelewengan atau korupsi yang terjadi. Monitoring tersebut lebih berfokus pada percepatan pelaksanaan program-program di tingkat kementerian.
Janji Prabowo untuk Menjaga Integritas Program MBG
Prabowo juga telah meminta agar BPKP, PPATK, KPK, dan Kejagung meningkatkan pengawasan serta menindak setiap penyimpangan yang terjadi dalam program MBG. Ia berjanji akan memastikan bahwa lembaga pengawas dan aparat penegak hukum memiliki semua kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga integritas program tersebut.
Dalam kesempatan terakhirnya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor pada Rabu, 3 Juni 2026, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membangun generasi masa depan Indonesia melalui program nutrisi yang berkelanjutan. Semua langkah yang diambil oleh Prabowo tersebut merupakan upaya nyata untuk menjaga keberlangsungan program MBG dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan bangsa.
