Wamendagri Ribka Haluk Turun Langsung dalam Prosesi Perdamaian Konflik Suku di Papua Pegunungan
Pada Sabtu, 23 Mei 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, turun langsung dalam prosesi perdamaian konflik perang suku yang digelar di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Prosesi perdamaian ini ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak. Selain itu, dilakukan penandatanganan surat pernyataan damai yang disaksikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ribka Haluk Mewakili Pemerintah dalam Prosesi Damai
Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi seluruh masyarakat dan tokoh adat yang membuka ruang perdamaian dengan kerendahan hati dan jiwa besar. Dalam sambutannya, ia mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota tersebut untuk menyampaikan apresiasi atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia, mengapresiasi masyarakat Papua Pegunungan yang memilih jalan damai melalui pendekatan adat. Sebagai perempuan adat Papua, Ribka terharu melihat penyelesaian konflik dilakukan secara adat oleh para tokoh dan masyarakat.
Keamanan Sebagai Prioritas Utama
Ribka Haluk menegaskan bahwa keamanan merupakan syarat utama dalam pembangunan daerah. Ia mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui jalur perdamaian yang melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum mencapai titik kekerasan.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyebut perdamaian adat ini sebagai langkah penting untuk menghentikan siklus konflik antarsuku di wilayah Papua Pegunungan. Dia menegaskan bahwa tradisi patah panah merupakan bagian penting dalam penyelesaian perang adat yang diwariskan dari leluhur.
