Ketua Institut Harkat Negeri Soroti Gejala Kronis Rusaknya Orientasi Kekuasaan
Pada sebuah acara nobar film Pesta Babi di Jakarta, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, mengungkapkan keprihatinannya atas gejala kronis rusaknya orientasi kekuasaan. Menurutnya, kebijakan publik dan pengangkatan pejabat terkesan lebih mengutamakan kepentingan tertentu daripada pelayanan kepada rakyat.
Pengelolaan Anggaran Pemerintah Dinilai Tidak Inklusif
Sudirman turut menyoroti arah kebijakan anggaran pemerintah yang dianggapnya tidak inklusif. Menurutnya, anggaran negara saat ini lebih cenderung untuk kepentingan pejabat daripada rakyat. Hal ini terlihat dari alokasi APBN yang tidak merata dan penunjukan pejabat yang tidak benar-benar melayani rakyat.
Ongkos Politik yang Tinggi Memaksa Elite Melakukan Cara-cara Ekstraktif
Eks Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menjelaskan bahwa tingginya ongkos politik mendorong elite politik untuk melakukan cara-cara ekstraktif demi memenuhi kebutuhan pendanaan. Hal ini tercermin dari hubungan mutualisme antara pengusaha dan politisi yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial.
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menambahkan bahwa dampak dari eksploitasi di daerah kaya sumber daya alam, seperti Papua, adalah ketimpangan yang semakin memburuk. Rakyat Papua dibiarkan dalam kondisi ketidakadilan distribusi kemakmuran dan terus dieksploitasi tanpa henti.
Panggilan untuk Kembali pada Distribusi Keadilan
Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa keberadaan militer di Papua merupakan bukti kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Sementara itu, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pentingnya kembali pada fungsi negara sebagai distributor keadilan dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
