KDM Mendorong Pajak Tambang Kembali ke Desa
Pada kunjungan terbarunya di Situs Batutulis, Kota Bogor, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengusulkan agar 70 persen pajak dari aktivitas pertambangan dikembalikan kepada desa tempat tambang beroperasi. Menurutnya, skema ini penting untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
Memikirkan Masa Depan Masyarakat dan Lingkungan
Dalam wawancaranya, KDM menyatakan bahwa kebijakan pertambangan harus lebih dari sekadar pembangunan jalan khusus angkutan tambang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengevaluasi keberlangsungan aktivitas tambang di Bogor, termasuk dampak lingkungan dan potensi wilayah tambang yang masih dapat beroperasi.
KDM menegaskan pentingnya persiapan paska-aktivitas tambang, seperti rencana pembangunan dan sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar. Ia ingin memastikan bahwa masyarakat daerah tambang mendapatkan manfaat yang sepadan dengan dampak yang mereka tanggung selama ini.
Mendorong Tata Kelola Pertambangan yang Berpihak pada Masyarakat Lokal
Pemprov Jawa Barat merencanakan peningkatan distribusi pajak yang lebih besar kepada desa terdampak aktivitas tambang. Selain itu, evaluasi terus dilakukan terkait rencana pembangunan jalan khusus tambang di Bogor agar sesuai dengan kebijakan pertambangan di masa depan dan kajian lingkungan yang telah dilakukan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola pertambangan di Jawa Barat dapat lebih berpihak kepada masyarakat lokal dan menjaga kesinambungan lingkungan di sekitar wilayah tambang. Semua upaya ini dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. (Sumber: VIVA)
