Pembahasan mengenai reformasi TNI kerap berputar pada kekhawatiran tentang potensi kembali maraknya peran militer dalam kehidupan sipil. Sebenarnya, permasalahan yang menyertai dinamika sipil-militer di Indonesia jauh melampaui sekadar kekhawatiran tersebut. Ada segudang tantangan struktural dan persoalan budaya karier yang belum tersentuh secara memadai dalam wacana publik.
Sebagai respon atas dinamika ini, Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan forum diskusi yang menyoroti aspek profesionalisme dan pola karier militernya. Pada 4 Maret 2026, tiga pemateri utama, Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan, menyoroti berbagai celah problematik di level kebijakan dan praktik ketenagakerjaan di tubuh TNI.
Mengurai Batas Sipil-Militer yang Tidak Mutlak
Dalam pengelolaan relasi sipil-militer, para ahli berharap ada garis batas tegas yang membedakan urusan pertahanan eksternal dengan ranah domestik sipil. Namun, sering kali terjadi tumpang tindih fungsi, sehingga profesionalisme prajurit terancam kabur ketika aturan hanya menjadi formalitas. Ruang abu-abu tersebut sangat riskan, apalagi saat bermuatan kepentingan politik.
Salah satu isu utama ialah proses promosi perwira yang tidak sepenuhnya mengandalkan meritokrasi dan prestasi semata. Aditya Batara Gunawan menyoroti kecenderungan sistem politik Indonesia yang membuat penentuan posisi strategis di TNI bisa dipengaruhi dekat-tidaknya dengan pemimpin politik.
Melalui sistem politik yang cenderung personalistik, keputusan promosi dapat saja jatuh pada individu dengan koneksi kuat, meski belum tentu memiliki rekam jejak terbaik secara profesional. Situasi ini mengikis sistem checks and balances, membuka ruang intervensi kekuasaan dalam tubuh militer.
Proses pengangkatan Panglima TNI yang harus mendapat persetujuan DPR memang diasumsikan sebagai bentuk kontrol sipil terhadap militer, namun Yudha Kurniawan menegaskan bahwa kenyataannya, mekanisme ini justru membuka kemungkinan politisasi. Ia bahkan menunjuk negara lain seperti Inggris, yang tanpa campur tangan legislatif pun tetap berhasil menegakkan profesionalisme lembaga militernya.
Dengan demikian, hubungan sipil dan militer di tiap negara sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan, meski sama-sama berada dalam kerangka demokrasi modern.
Permasalahan Struktural yang Menghambat Profesionalisme
Beni Sukadis menyoroti bahwa upaya menjadikan TNI profesional tidak hanya cukup mengandalkan payung hukum seperti pemisahan dengan Polri atau UU TNI. Masalah terbesar justru ada pada stagnasi meritokrasi serta sistem promosi yang seringkali tidak lepas dari pengaruh personal. Meritokrasi menjadi rentan jika pemangku kepentingan sibuk mencari orang terdekat daripada perwira yang teruji.
Yudha Kurniawan sepakat, menambahkan bahwa akar masalah juga berasal dari surplus personel perwira, sehingga jabatan strategis membludak di sisi atas sementara struktur jabatan tidak mampu menyerap semuanya. Ketimpangan ini diperparah: kapasitas pendidikan militer yang terbatas, proses promosi yang tidak lancar, serta keterbatasan anggaran latihan dan pengembangan profesional.
Akibat lain dari penumpukan personel itu adalah pelebaran fungsi TNI di wilayah sipil, sekaligus membuat organisasi militer membengkak guna mengatasi surplus struktur.
Kebiasaan Rotasi dan Pengaruh Politik
Rotasi pimpinan militer sering dianggap sebagai tradisi yang wajib dijalankan untuk menjaga keseimbangan antarmatra, meski data membuktikan bahwa tidak selalu berjalan demikian. Beni Sukadis menegaskan, politisasi kerap lebih berpengaruh ketimbang aturan rotasi, misal saat transisi dari Jenderal Moeldoko ke Gatot Nurmantyo yang keduanya berasal dari Angkatan Darat.
Hal ini menunjukkan, dinamika politik serta kepentingan pimpinan nasional cenderung lebih menentukan ketimbang prosedur formal maupun kebiasaan rotasi yang tidak tertulis.
Refleksi di Masa Kemerosotan Demokrasi
Munculnya kecemasan publik atas kemunduran demokrasi di Indonesia membuat topik relasi sipil-militer makin krusial untuk dibahas. Mengatur keterlibatan militer tidak semata-mata soal mencegah TNI menekan sipil, namun juga soal meningkatkan integritas sipil agar tidak mudah mengundang militer masuk ke ranah politik praktis.
Penataan internal TNI menemui tantangan tersendiri ketika kendali sipil terlalu jauh melangkah ke dalam urusan karier perwira, hingga berpotensi merusak tatanan yang seharusnya profesional. Pengalaman negara maju membuktikan bahwa otonomi organisasi militer dalam urusan penempatan jabatan adalah fondasi penting yang sebaiknya ditiru Indonesia, demi menjaga profesionalisme TNI secara konsisten dan merata.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
