Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional di Universitas Indonesia mengadakan diskusi dalam rangka kuliah tamu yang membahas topik “Pola Karir dan Profesionalisme Militer.” Tiga pembicara diundang untuk berbagi pandangan, yaitu Dr. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Kegiatan ini memperkaya kajian tentang bagaimana sistem karir, promosi, dan tata kelola struktur perwira memengaruhi hubungan antara kekuatan militer dan sipil, serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.
Aditya menekankan bahwa politik kontemporer, terutama gaya kepemimpinan populis, sangat mempengaruhi tata kelola karir militer di Indonesia. Ia mencatat bahwa dalam tubuh TNI, keputusan promosi pejabat tinggi seringkali berada pada persimpangan antara nilai-nilai profesional dan realitas hubungan personal yang mengakar. Pengangkatan dalam institusi militer tidak selalu sepenuhnya mengedepankan meritokrasi, sebab faktor kedekatan personal dan kepentingan politik kerap ikut bermain. Aditya berpendapat bahwa praktik ini, jika dibiarkan, dapat mengurangi efektivitas kontrol sipil atas proses seleksi dan promosi militer yang seharusnya berjalan secara seimbang melalui mekanisme checks and balances.
Problem utama yang diangkat dalam sesi ini adalah sampai sejauh mana pelibatan aktor sipil dalam menentukan siapa yang akan dilantik ke posisi strategis militer, khususnya jabatan Panglima. Aditya mengulas perbedaan mekanisme di negara lain, bahwa tidak semua negara demokrasi menerapkan aturan yang seragam dalam pengangkatan pimpinan militer. Negara-negara seperti Inggris tidak mensyaratkan persetujuan legislatif untuk memilih pemimpin militernya, berbeda dengan di tempat lain yang memberikan peranan vital kepada parlemen. Variasi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan hubungan sipil dan militer tidak memiliki satu pola baku dan sangat kontekstual dengan lingkungan politik masing-masing.
Sisi lain datang dari penjelasan Beni Sukadis, yang menegaskan bahwa profesionalisme militer hanya bisa dibangun jika ada kontrol sipil yang kuat dan demokratis. Ia mencontohkan bahwa TNI telah bertransisi dengan signifikan sejak Reformasi, melalui pemisahan antara tentara dan polisi serta adanya undang-undang yang menegaskan netralitas militer dari urusan politik praktis. Penguatan profesionalisme juga membutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas, kesejahteraan anggota yang layak, dan fasilitas yang mendukung. Akan tetapi, Beni mengakui realita bahwa promosi di tubuh TNI masih sering bergantung pada faktor hubungan personal, sehingga memunculkan pertanyaan tentang penerapan prinsip meritokrasi dalam sistem karir perwira.
Beni juga mengulas dinamika internal terkait pergantian pucuk pimpinan TNI yang tidak selalu mengikuti pola formal rotasi antar matra. Misalnya, pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang keduanya berasal dari Angkatan Darat, menunjukkan preferensi politik bisa saja lebih dominan dibanding mekanisme organisasi yang objektif. Situasi ini membuka ruang bagi faktor-faktor luar profesionalisme untuk masuk dalam proses pengambilan keputusan penting di militer.
Dalam sisi struktural, Yudha Kurniawan membawa isu tentang ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dan struktur jabatan dalam TNI. Ia menyebut bahwa secara ideal butuh waktu sekitar dua setengah dekade bagi seorang perwira untuk mencapai posisi Brigjen, namun dalam kenyataannya terjadi penumpukan perwira senior akibat minimnya struktur yang tersedia. Hal ini diperbesar oleh faktor keterbatasan pendidikan, kesenjangan kualitas rekrutmen, terbatasnya anggaran pertahanan, serta fasilitas pelatihan yang tidak memadai. Akibatnya, regenerasi dan pola karir di dalam militer menjadi stagnan dan menimbulkan tantangan tersendiri bagi upaya memperkuat profesionalisme.
Diskusi interaktif ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis tentang reformasi sektor keamanan dan bagaimana posisi militer dapat terus dijaga agar tetap dalam kerangka demokrasi dan kontrol sipil yang seimbang. Fenomena democratic backsliding yang mulai terjadi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri, di mana TNI kerap disoroti terkait perannya dalam politik sipil. Namun dalam diskursus ini ditekankan bahwa menjaga batas antara ranah sipil dan militer bukan hanya soal mencegah militer masuk ke ranah sipil, melainkan juga seberapa tegas sipil mampu menegakkan otoritasnya tanpa mengintervensi urusan internal militer secara berlebihan.
Oleh sebab itu, pengaturan karir dan promosi di tubuh militer perlu dilihat sebagai upaya mewujudkan keseimbangan dan kemandirian kelembagaan. Kontrol sipil yang kuat penting, namun harus tetap memberi ruang untuk militer mengurus perkembangan organisasi secara internal. Banyak negara demokrasi di dunia mengadopsi model yang serupa, di mana pengelolaan karir perwira lebih banyak diatur secara organisasional ketimbang sepenuhnya menjadi bagian tarik ulur politik. Dengan demikian, cara pandang yang lebih kritis dan kontekstual penting agar reformasi sektor keamanan tidak kehilangan arah dan tetap berdampak positif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
