Menyikapi kritik yang ditujukan kepada kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham memberikan tanggapannya. Meskipun ada sorotan terhadap pembangunan gedung lembaga Islam di tengah kondisi kemiskinan, stunting, dan kurangnya infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Idrus menganggap kritik tersebut sebagai masukan yang pantas dihargai. Ia menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo telah menetapkan prioritas program nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pengentasan kemiskinan. Idrus menyoroti pentingnya membedakan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan teknis di lapangan serta menekankan bahwa persoalan yang muncul lebih merupakan masalah pelaksanaan kebijakan daripada arah kebijakan itu sendiri. Idrus juga menekankan perlunya perbaikan koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, Idrus merasa bahwa pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional. Kritik dari masyarakat, menurut Idrus, merupakan alarm sosial yang penting untuk dievaluasi Presiden. Ia menegaskan pentingnya mendengarkan dan menghargai masukan-masukan yang disampaikan secara proporsional demi melihat keseluruhan pemerintahan secara utuh dalam konteks program kesejahteraan rakyat.
Pentingnya Pembangunan Gedung MUI dalam Mendukung Kebutuhan Strategis Bangsa
Read Also
Recommendation for You

China mulai beralih untuk mendukung Iran dalam konflik dengan AS dan Israel dengan memberikan bantuan…

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup secara resmi acara Khanduri Nuzulul Quran Aceh…

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran oleh…

Menteri Perhubungan memastikan pasokan avtur dan BBM untuk operasional transportasi selama periode Lebaran 1447 Hijriah…







