Pada Minggu, 4 Januari 2026, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengeluarkan pernyataan dengan desakan kepada Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya. Pasangan ini ditangkap dalam sebuah operasi militer pada Sabtu, 3 Januari 2026, yang menurut Anwar merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas.
Anwar menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di Venezuela dan menegaskan bahwa penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat adalah tindakan yang melanggar hukum internasional. Ia menekankan bahwa tindakan semacam itu menciptakan preseden yang berbahaya dan melemahkan tatanan hukum internasional.
Menurut Anwar, rakyat Venezuela harus memiliki hak untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri tanpa campur tangan eksternal yang memaksakan perubahan kepemimpinan. Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip kunci dalam menjaga perdamaian antarnegara.
Anwar menekankan pentingnya keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi sebagai cara yang paling kredibel untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan rakyat Venezuela mengejar aspirasi politik mereka tanpa lebih banyak penderitaan. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa situasi politik di Venezuela dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.




