Pada minggu, 28 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk menghentikan penyidikan mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama penyidikan dihentikan adalah karena KPK mengalami kesulitan dalam menghitung kerugian negara yang terjadi akibat kasus tersebut. Budi menyatakan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sudah tepat karena bukti yang cukup tidak terpenuhi terkait Pasal 2 dan 3, serta masalah dalam menghitung kerugian keuangan negara.
Budi menjelaskan bahwa Pasal 2 dan 3 yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meskipun begitu, KPK belum membeberkan lebih detail mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perhitungan kerugian negara kasus tersebut. Alasan kedua mengenai penghentian penyidikan adalah karena KPK tidak dapat menjerat Aswad Sulaiman dengan pasal dugaan penerimaan suap yang sudah kadaluwarsa berdasarkan KUHP lama. Hal ini membuat KPK memutuskan menerbitkan SP3 dengan mempertimbangkan kedua alasan tersebut dan untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, pada 4 Oktober 2017, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014. Dengan demikian, KPK berkomitmen untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.




