Breaking News

Pandangan PAN Tentang Seleksi Kepala Daerah oleh DPRD: Benarkah Ini Solusi?

Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD, atau disebut sebagai pilkada tidak langsung, dengan satu syarat, yaitu setiap partai politik harus sepakat tanpa ada pro kontra di masyarakat. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan dukungan partainya terhadap usulan tersebut asalkan semua partai politik bulat menerima pilkada tidak langsung yang dipilih oleh rakyat. Tujuannya agar revisi Undang-Undang Pilkada tidak disalahgunakan oleh partai politik untuk meraih suara rakyat.

Di sisi lain, PAN juga mempertimbangkan pendapat publik sebelum menyetujui usulan tersebut, tanpa adanya pro kontra yang tajam dan meluas di masyarakat. Hal ini karena setiap pembahasan Undang-Undang Pilkada sering kali memicu demonstrasi yang masif secara nasional. PAN menegaskan bahwa baik pilkada langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum selama prosesnya demokratis.

Menyoroti Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Viva Yoga mengingatkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus dipilih secara demokratis. Terkait usulan pilkada lewat DPRD yang diusulkan oleh Partai Golkar, hal ini merupakan hasil rekomendasi dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 partai tersebut. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih baik.

Partai Golkar juga merekomendasikan perbaikan sistem proporsional terbuka dalam pemilu dengan fokus pada aspek teknis penyelenggaraan yang jujur dan adil. KPK juga telah merespons kemungkinan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Ini menunjukkan upaya berbagai pihak untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan.

Source link

Berita Terkait