Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyelesaikan masalah jabatan anggota Polri di luar struktur. Menko bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa PP lebih cepat disusun daripada UU karena Presiden memilih regulasi melalui PP. Langkah ini diambil untuk fokus pada pembahasan tanpa perlu merevisi UU Polri langsung. Pasal 19 UU ASN mengatur bahwa jabatan tertentu dapat diisi oleh prajurit, termasuk anggota TNI dan Polri yang perlu diatur lebih lanjut dalam PP. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 28 ayat (4) UU Polri yang menyatakan bahwa anggota Polri dapat menjabat di luar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri. Proses perumusan PP tersebut telah dimulai dan diharapkan selesai akhir Januari 2026. Tujuan PP ini adalah melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri dan Putusan MK, serta Pasal 19 UU ASN untuk menata ulang jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri. Semoga, PP yang disusun bisa mengatasi polemik terkait jabatan anggota Polri di luar struktur dengan baik.
Peraturan Pemerintah Tugas Polisi di Jabatan Sipil Januari 2026




