Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa program sekolah swasta gratis menjadi salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dalam tanggapannya terhadap fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, Rano menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun aturan untuk menjalankan program sekolah swasta gratis di 40 sekolah sebagai proyek percontohan.
Rano juga menekankan bahwa kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan situasi keuangan daerah, sementara program penanganan kemacetan transportasi akan melibatkan strategi komprehensif push and pull. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta sedang mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan merencanakan layanan transportasi laut antarpulau di wilayah Kepulauan Seribu.
Selain itu, upaya pengembangan infrastruktur transportasi meliputi pengembangan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata, dan penambahan armada kapal. Untuk penanganan banjir, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kapasitas sungai, melakukan normalisasi segmen sungai, dan membangun tanggul pantai Fase A. Pemprov DKI juga fokus pada pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, serta pembangunan BUMD.
Program sekolah swasta gratis ini akan dievaluasi untuk diperluas ke lebih banyak sekolah pada tahun-tahun mendatang. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang komprehensif, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur wilayah demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
