Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada dalam ancaman setelah oposisi mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkannya. Mitra koalisi ultra-Ortodoksnya mengancam akan mendukung langkah tersebut dan memaksa pemilu lebih awal. Partai-partai ultra-Ortodoks di Israel marah karena pemerintah gagal meloloskan undang-undang yang akan mengesampingkan komunitas mereka dari wajib militer, suatu isu yang telah menciptakan perpecahan di tengah masyarakat Israel selama konflik di Jalur Gaza.
Meskipun banyak yang optimis tentang adanya kompromi pada menit terakhir, pemungutan suara tersebut merupakan tantangan serius bagi pemerintahan Netanyahu sejak terjadinya serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang merupakan kegagalan keamanan terbesar dalam sejarah Israel. Oposisi telah mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset, parlemen Israel, sementara anggota koalisi membalas dengan mengajukan sejumlah rancangan undang-undang, mengarah pada jadwal yang padat dan waktu terbatas untuk negosiasi.
Jika pemungutan suara pembubaran tetap dilangsungkan, diperkirakan akan berlangsung hingga larut malam. Meskipun demikian, pemilihan umum baru tidak akan segera diadakan meskipun undang-undang tersebut disahkan. Jika rancangan undang-undang tersebut tidak berhasil, maka pemungutan suara untuk pembubaran tidak bisa dilakukan kembali setidaknya dalam enam bulan berikutnya. Di tengah situasi yang rumit ini, peran partai ultra-Ortodoks menjadi sangat penting, karena mereka harus mendukung rancangan undang-undang pembubaran agar dapat diloloskan.
Masalah terkait dinas militer juga menjadi perhatian utama, di mana kaum ultra-Ortodoks yang kini memiliki kekuasaan politik di Israel menentang integrasi mereka ke dalam militer yang diwajibkan bagi sebagian besar warga Yahudi. Konflik ini telah menciptakan ketegangan signifikan di tengah masyarakat Israel, terutama bagi mereka yang telah menjalani tugas militer sebelumnya. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi, keadaan politik di Israel semakin kompleks dan menuntut negosiasi intensif untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak.
