Kemandirian Antariksa: Tantangan dan Potensi Indonesia
Di tengah dinamika persaingan geopolitik antariksa yang semakin meningkat, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga memperhitungkan kepentingan jangka panjang negara. Hal ini menjadi sorotan dalam diskusi publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pakar lintas sektor.
Penekanan pada pentingnya kemandirian antariksa disampaikan secara tegas dalam diskusi ini. Pembicara utama, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN, menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing bangsa. Indonesia, yang telah memulai eksplorasi antariksa sejak 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, perlu mengatasi tantangan dalam tata kelola program antariksa, pendanaan yang terbatas, dan arah kebijakan yang belum stabil pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menekankan bahwa ruang antariksa harus dianggap sebagai domain strategis yang sama pentingnya dengan darat, laut, dan udara. Secara langsung, hal ini berdampak pada pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan. Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif di tengah rivalitas global dan militerisasi orbit. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diusulkan sebagai langkah koordinasi lintas sektor yang diperlukan.
Ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam akses data, teknologi, dan peluncuran satelit menjadi sorotan dari Asosiasi Antariksa Indonesia. Kemandirian antariksa dipandang sebagai prasyarat bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan, terutama dalam mendukung layanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, dan perlindungan perbatasan. Anggarini mendorong pembangunan ekosistem antariksa nasional yang komprehensif dan mengembangkan konstelasi satelit LEO sebagai dasar ekonomi antariksa.
Dalam perspektif politik, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, menyadari bahwa penguasaan antariksa menjadi indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI memandang antariksa sebagai pilar strategis bagi ketahanan nasional dan mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal menuju tata kelola antariksa yang berdaulat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran politik terhadap sektor antariksa masih menjadi pekerjaan yang perlu dilakukan.
Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwa kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang solid, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Investasi antariksa Indonesia masih belum optimal meski negara ini memiliki posisi geografis yang strategis.
Kritik juga muncul dari peserta, terutama terkait dengan kurangnya dukungan politik terhadap sektor antariksa yang tidak langsung terasa oleh masyarakat seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, potensi keberlanjutan Badan Antariksa Indonesia mendapat apresiasi positif dari Arif Nurhakim dari Pusat Riset Teknologi Roket.
Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya tindakan konkret dan komitmen kuat dari Indonesia dalam menyusun strategi antariksa nasional yang holistik. Tanpa langkah nyata dan keseriusan yang mengakar, harapan untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi antariksa hanyalah angan-angan di orbit yang tidak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
