Bank Dunia baru-baru ini merilis data demografi terkait tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut Bank Dunia, sekitar 60,3% masyarakat Indonesia dianggap miskin berdasarkan standar negara menengah. Ketua Umum DPP Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (PGNR), Oktaria Saputra, menyoroti bahwa penggunaan standar negara menengah oleh Bank Dunia belum tentu relevan untuk setiap negara. Dia menyatakan pentingnya mengevaluasi kembali temuan Bank Dunia terkait tingkat kemiskinan di Indonesia.
Perbedaan pendapat juga muncul terkait prosedur penghitungan kemiskinan antara Bank Dunia dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan prosedur sendiri yang dimulai dari tingkat provinsi dan diakumulasikan, sehingga mendapatkan angka kemiskinan sebesar 8,57% menurut data BPS tahun 2024. BPS sendiri menerapkan standar pendekatan Cost of Basic Needs dalam penghitungan kemiskinan.
Oktaria juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan, termasuk penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Dia menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, apresiasi terhadap langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan sangatlah penting.
