Ini Solusi Elite PDIP DPR untuk Lonjakan Tarif Listrik

Keluhan masyarakat terhadap lonjakan tagihan listrik bulan ini setelah kebijakan potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah untuk periode Januari dan Februari 2025 menjadi sorotan DPR. Politikus PDIP dan Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyarankan pemerintah dan PT PLN untuk lebih transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik. Ia menekankan bahwa lonjakan tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat menimbulkan berbagai persoalan yang perlu perhatian serius. Mufti juga menyebut adanya ketidaksesuaian durasi diskon listrik yang banyak dikeluhkan masyarakat, menunjukkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Mufti meminta pemerintah dan PLN untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme program subsidi, syarat dan durasi berlakunya, serta membuka data riil terkait pemakaian listrik secara transparan bagi pelanggan. DPR, melalui Mufti, mendorong PLN untuk mengkaji ulang sistem tarif dan pengawasan publik terhadapnya, serta membuka forum pengaduan dan klarifikasi secara aktif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Mufti juga menekankan pentingnya kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan.

Source link