Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan setelah DPR RI menyetujui revisi UU TNI. Kehadiran revisi UU ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi kembalinya Dwifungsi ABRI atau TNI. Anies mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting terkait konsekuensi dari kebijakan tersebut, apakah benar akan membawa perbaikan atau justru membuka celah untuk tantangan baru.
Sebagai mantan calon presiden yang memiliki pengalaman dalam dunia politik, Anies menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas TNI dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Ia menekankan bahwa masyarakat mengharapkan TNI yang profesional, kuat, serta fokus dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu menjaga pertahanan dan kesatuan negara.
Anies juga menyampaikan keprihatinannya terkait proses revisi UU yang dinilainya berjalan terlalu cepat tanpa keterbukaan kepada publik. Ia mencurigai adanya potensi dampak negatif yang bisa muncul akibat perubahan tersebut, serta menyoroti tantangan internal TNI terkait meritokrasi dalam kenaikan karier. Dalam pandangannya, promosi di TNI seharusnya didasarkan pada prestasi, bukan faktor non-meritokratik.
Selain itu, Anies menegaskan bahwa TNI harus tetap menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik. Ia mengutip pesan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menekankan pentingnya menjaga fokus pada penguatan kemampuan utama TNI tanpa terjerumus dalam dunia politik. Anies memandang bahwa kehadiran TNI yang profesional dan mendukung rakyat adalah harapan semua pihak, dan oleh karena itu, kebijakan terkait TNI harus diawasi dan dievaluasi dengan cermat.
