Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar diskusi terbatas tentang Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi ini menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Reformasi Intilijen Indonesia harus mencakup berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intilijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, kesuksesan lembaga intelijen tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman tepat waktu. BIN perlu mengadopsi Model Threat-Based Intelligence agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi indikasi bahwa intelijen belum bekerja secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intilijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan bahwa efektivitas badan intilijen sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Seleksi personel intilijen di negara maju mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan individu dengan dinamika dunianya.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tantangan terbesar dalam sistem intilijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Rekomendasi Reformasi Intilijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intilijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan proses rekrutmen berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intilijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intilijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intilijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
