Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 berdampak signifikan pada pengurangan APBD tahun anggaran tersebut. Anggota DPD RI, Filep Wamafma, menyoroti pengurangan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp 50,59 triliun. Kondisi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
Dari data yang dilaporkan, terjadi pemotongan pada dana DAU, DAK Fisik, dana Otsus, dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa. Filep menyoroti dampak dari pemotongan ini terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mempertanyakan alasan efisiensi dalam memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat, seperti dana Otsus yang sangat penting untuk pembangunan masyarakat.
Menyoroti situasi di Papua terkait dana Otsus, Filep menegaskan bahwa pemotongan dana ini bisa berdampak besar pada implementasi kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat Papua. Ia juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali keputusan pemotongan dana Otsus ini dan mengeluarkannya dari upaya efisiensi anggaran. Lebih lanjut, Filep menyuarakan pentingnya antisipasi terhadap korupsi dalam sektor migas dan realokasi anggaran untuk investasi jangka panjang di pendidikan dan kesehatan.
Filep juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ia memohon agar pemangkasan anggaran dilakukan secara bijaksana tanpa merugikan hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian, Filep mendorong para pejabat publik untuk menghindari pemborosan anggaran demi kepentingan seremonial. Keseluruhan, pandangan Filep mengenai efisiensi anggaran ini mencerminkan keprihatinan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlunya kebijakan yang mendukung hak-hak dasar tersebut.
