Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan nasional di tengah isu efisiensi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program prioritas pendidikan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan diutamakan, seperti Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan tunjangan guru non-ASN. Selain itu, gaji, tunjangan, dan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) juga akan tetap terjamin dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2025.
Pada Rapat Kerja Mendikdasmen bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menyampaikan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran menjadi Rp26,27 triliun dari Rp 33,5 triliun, program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik tetap menjadi perhatian utama. Efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan di daerah, sementara anggaran dialokasikan untuk berbagai program prioritas seperti pengembangan pendidikan vokasi, perlindungan bahasa daerah, akreditasi sekolah, dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.
Pemerintah juga fokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah, dengan pengalihan anggaran yang sedang dalam proses penyelesaian. Kemendikdasmen optimistis bahwa kualitas pendidikan akan tetap terjaga melalui pemetaan risiko dan mitigasi yang disiapkan. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi upaya Kemendikdasmen dalam memperjuangkan anggaran pendidikan untuk mendukung program prioritas. Dengan komitmen untuk menjaga mutu pendidikan nasional, Kemendikdasmen berusaha memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik.
