Isu efisiensi anggaran era pemerintahan Prabowo Subianto tengah ramai jadi pembicaraan. Banyak pro dan kontra muncul terkait kebijakan efisiensi ala Prabowo. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan bahwa ramainya isu ini terjadi karena adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak patuh dan melakukan pemborosan dengan menggunakan uang APBN untuk kegiatan yang tidak penting. Menurut Trubus, kepala negara Prabowo seharusnya menyampaikan kepada publik bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran ini, terutama kepada ASN atau pejabat negera yang kerap menyalahgunakan APBN. Dia juga mendukung langkah efisiensi Prabowo yang melarang penggunaan APBN untuk hal-hal yang tidak penting seperti jalan-jalan atau studi banding.
Trubus menilai bahwa pihak yang menantang kebijakan Prabowo tidak memahami manajemen pemerintahan yang baik, termasuk manajemen keuangan. Dia juga menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak buruk pada pelayanan publik, namun kemungkinan ditakuti oleh pihak yang biasa melakukan korupsi APBN. Trubus menekankan perlunya pelayanan publik berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memastikan layanan tidak terganggu. Dengan demikian, langkah efisiensi anggaran yang dicanangkan Prabowo diyakini Trubus sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara dengan lebih baik.
