Gaya kepemimpinan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Banyak pihak mengkritik Gus Ipul sebagai figur yang cenderung menggunakan tekanan dalam kepemimpinannya. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Pra Muktamar Luar Biasa (MLB) NU, Muhammad Maftuch, gaya kepemimpinan Gus Ipul kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan Nahdliyin, terutama terkait jabatannya sebagai Sekjen PBNU yang juga merangkap sebagai Wali Kota Pasuruan.
Di masa awal kepengurusan PBNU periode 2022-2027, banyak Nahdliyin tidak memahami posisi Gus Ipul yang memiliki peran ganda dalam politik. Keterlibatan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial turut menjadi sorotan karena dianggap sulit memisahkan antara tanggung jawab resmi sebagai Mensos dengan keterlibatan politiknya.
Dalam pandangan Maftuch, Gus Ipul kerap menggunakan jargon yang terkesan klise dalam mengelola PBNU, namun terbilang minim dalam memahami dinamika dan kebutuhan PWNU-PCNU di seluruh Indonesia. Dia juga menyoroti upaya Gus Ipul yang dianggap mencoba mengintimidasi PWNU-PCNU agar menolak MLB NU dengan memaksa mereka untuk menandatangani pernyataan penolakan. Maftuch menegaskan bahwa tindakan PBNU dalam menggalang dukungan seperti ini dianggap kurang dewasa dan percaya diri, serta meragukan kesediaan PBNU untuk bermitra dengan pemerintah.
Kritik juga disampaikan terkait komentar Gus Ipul terhadap masyayikh yang mendukung MLB NU, di mana dianggap tidak memperhatikan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam NU. Maftuch menyoroti hak PWNU dan PCNU untuk mengusulkan penyelenggaraan MLB NU ketika terjadi pelanggaran serius atau ketidakpercayaan terhadap pimpinan PBNU. Dia menegaskan bahwa secara kelembagaan, PBNU tidak dapat mengabaikan usulan tersebut jika telah memenuhi syarat partisipasi yang diatur oleh organisasi tersebut. Meskipun demikian, keputusan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang menolak usulan tersebut tidak menutup kemungkinan jalannya MLB.
