Warisan Infrastruktur Presiden Jokowi di Tanah Papua

Papua, VIVA – Presiden Joko Widodo meninggalkan warisan berharga di tanah Papua. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Papua sepenuhnya sebagai bagian dari Indonesia.

Presiden Jokowi adalah satu-satunya kepala negara Indonesia yang sering mengunjungi Papua. Total kunjungannya telah lebih dari 15 kali sejak menjadi presiden RI.

Selain melakukan peninjauan langsung, Presiden Jokowi juga mengeluarkan instruksi dan keputusan presiden (Kepres) untuk mempercepat pembangunan. Mandat presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan infrastruktur di Papua diatur dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Papua mencapai Rp 1.036 triliun. Dana berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyumbang dana anggaran tahun 2021 untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Kementerian PUPR menyalurkan Rp6,12 triliun yang terbagi menjadi empat sektor, seperti pembangunan bidang Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp4,45 triliun, pemukiman sebesar Rp650 miliar, dan perumahan sebesar Rp330 miliar.

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,67 triliun khusus untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Alokasinya meliputi Bidang SDA sebesar Rp600 miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan perumahan Rp200 miliar.

Beberapa infrastruktur yang berhasil dibangun antara lain jalan Trans-Papua sepanjang 3.452 kilometer, jalan di perbatasan sepanjang 1.098 kilometer, jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer yang menghubungkan kota Jayapura dengan wilayah Holtekamp menuju PLBN SKOUW, perbaikan dan pembangunan Bandara Domine Eduard Osok di Sorong, pembangunan Stadion Papua Bangkit, serta perbaikan dua pos perbatasan di SKOUW bagian Utara dan di Sota bagian Selatan.

Tiga pelabuhan berhasil dibangun di Kabupaten Jayapura, yakni pelabuhan peti kemas di Distrik Depapre, pelabuhan Kaimana, dan pelabuhan Serui Provinsi. Sementara di Papua Barat, berhasil dibangun Pelabuhan Kaimana.

Selain jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur di tanah Papua juga mencakup pembangunan jaringan telekomunikasi Palapa Ring Timur. Terdapat 10 bandara baru yang telah dibangun, termasuk 6 bandara di Provinsi Papua dan 4 bandara lainnya di Papua Barat.

Bandara Provinsi Papua meliputi Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopah. Sedangkan bandara di Provinsi Papua Barat mencakup Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-Fak.

Fasilitas umum juga dibangun untuk mendukung kehidupan masyarakat Papua. Di bidang kesehatan, pemerintah membangun Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani di Distrik Margamulya, Kabupaten Merauke.

Presiden Jokowi juga mendirikan bangunan sekolah untuk memperluas akses pendidikan, termasuk 179 sekolah negeri dan keagamaan serta 1 perguruan tinggi negeri (PTN). Pemerintah juga melibatkan seribu pemuda asli Papua untuk bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di Papua juga dibangun Papua Youth Creative Hub. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dengan menjadikan Papua sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XX (PON XX).

Pasar sebagai penggerak ekonomi masyarakat juga mendapat perhatian. Pemerintah merehabilitasi pasar Wouma di Wamena pada tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp2,1 miliar. Sebanyak 403 ruko di Wamena diperbaiki sebagai dampak kerusuhan konflik sosial dengan biaya Rp138,5 miliar. Pasar Tumburuni di FakFak juga mulai direkonstruksi pada awal Agustus 2021.

Pembangunan berbagai infrastruktur diharapkan memberikan manfaat bagi warga Papua. Jalan Trans-Papua dapat mengurangi biaya pengiriman sehingga harga barang menjadi lebih terjangkau, sehingga harga komoditas di Papua tidak jauh berbeda dengan di kota-kota besar.

Infrastruktur yang merata memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan. Keberadaan jalan, jembatan, dan rumah sakit mempercepat penanganan pasien dan mengurangi angka kematian.

Penambahan provinsi baru di Papua diharapkan akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang lebih intensif akan mendorong berbagai aktivitas ekonomi di sekitar masyarakat.

Masyarakat Papua mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur. Masyarakat adat Wate di Kabupaten Nabire bahkan menyumbangkan 75 hektar tanah adat untuk kantor gubernur Papua Tengah serta Rumah Dinas Bupati yang digunakan oleh pejabat Gubernur.